Latar Belakang PPID MAN Karo

1. LATAR BELAKANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara akuntabel, netral, transparan akurat dan prima.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Komisi Informasi Pusat telah mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, MAN Karo berkomitmen menjalankannya dengan Motto Melayani dengan Ikhlas dan Santun. Untuk itu, MAN Karo menyediakan pengelolaan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, dan berkualitas. Komitmen ini juga selaras dengan prinsip zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sebagai badan publik di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

MAN Karo mengembangkan sistem pengelolaan dan layanan informasi yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui optimalisasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik. MAN Karo senantiasa melakukan berbagai evaluasi dan inovasi dalam pengembangan layanan informasi dalam berbagai hal. Tidak hanya dari sisi pelayanan, tapi juga mempersiapkan sarana prasarana pendukung termasuk regulasinya.

MAN Karo telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Karo Nomor: 66 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Madrasah Aliyah Negeri Karo. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Karo Nomor: 66 Tahun 2025, Kepala MAN Karo menjadi Penanggungjawab PPID yang bertugas memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Di bawah penanggungjawab PPID meliputi Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip yang dijabat oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kehumasan yang bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan MAN Karo dengan dibantu oleh Bidang Pengelola Informasi beserta anggota, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa beserta anggota, Pejabat Fungsional Tertentu beserta anggota.